Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah terus menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengajak pustakawan dan humas di berbagai daerah untuk mengikuti bedah buku berjudul Crisis Management & Public Relations; Mengatasi Krisis Memulihkan Citra.
Dalam bedah buku tersebut, sebanyak 80 peserta dari berbagai pustakawan dan Humas pemerintah daerah 35 Kabupaten/Kota di Jateng dihadirkan. Sebagai pembicara, adalah penulis buku, Ludwig Suparmo.
Dalam bedah buku tersebut, sebanyak 80 peserta dari berbagai pustakawan dan Humas pemerintah daerah 35 Kabupaten/Kota di Jateng dihadirkan. Sebagai pembicara, adalah penulis buku, Ludwig Suparmo.
 |
| Bedah Buku |
Menurut Kasubbag Humas BPK Perwakilan Jateng, Athur Saragi, kegiatan bedah buku tersebut selain menambah pemahaman tentang manajemen krisis dan PR, juga sebagai upaya membangun kerja sama yang efektif dengan stakeholder BPK yang ada di Semarang dan sekitarnya.
“Kami harapkan ke depan nanti, relasi BPK dengan stakeholder, khususnya dengan para pelaksana fungsi kehumasan, menjadi semakin baik dan produktif,” jelas Athur Saragi.
“Kami harapkan ke depan nanti, relasi BPK dengan stakeholder, khususnya dengan para pelaksana fungsi kehumasan, menjadi semakin baik dan produktif,” jelas Athur Saragi.
Acara bedah buku itu sendiri baru lanjut dia baru pertama kali dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jateng.
“Acara bedah buku ini memang baru pertama kali kami laksanakan. Kami harapkan nanti akan ada kegiatan-kegiatan sejenis untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas para pelaksana tugas kehumasan maupun untuk meningkatkan kerja sama antar-instansi yang sudah ada selama ini,” pungkasnya.
“Acara bedah buku ini memang baru pertama kali kami laksanakan. Kami harapkan nanti akan ada kegiatan-kegiatan sejenis untuk dapat lebih meningkatkan kapasitas para pelaksana tugas kehumasan maupun untuk meningkatkan kerja sama antar-instansi yang sudah ada selama ini,” pungkasnya.
Sementara itu, sang penulis Ludwig Suparmo menjelaskan, respon awal dalam menyikapi sebuah kiris menjadi pertaruhan bagi organisasi atau lembaga. Jika manajemen tidak memberi respon yang tepat dan cepat, eskalasi dampak dari peristiwa yang ada akan semakin sulit diatasi.
“Dalam setiap kejadian, masyarakat butuh kejelasan informasi dan kepastian sikap dari sebuah organisasi. Pelaksana fungsi kehumasan seharusnya menjadi sumber dan penyampai informasi yang paling bisa diandalkan oleh publik,” katanya.
“Dalam setiap kejadian, masyarakat butuh kejelasan informasi dan kepastian sikap dari sebuah organisasi. Pelaksana fungsi kehumasan seharusnya menjadi sumber dan penyampai informasi yang paling bisa diandalkan oleh publik,” katanya.
 |
| Bedah buku |
Menurut penulis yang juga pengajar di STIKOM InterStudi Jakarta ini, krisis yang terjadi bukan melulu menjadi tanggung jawab unit kerja Public Relations. Keseluruhan jajaran manajemen harus bersinergi untuk mencegah, mengelola dan menyelesaikan krisis yang dialami organisasi.
Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga hal penting yang harus dimiliki setiap pimpinan, khususnya divisi atau unit kerja yang terkait fungsi PR, yaitu kesiapan (be prepared), kehadiran dan kesediaan menghadapi permasalahan (be available), serta meyakinkan dan berwibawa (be credible).
“Seorang pimpinan atau praktisi PR yang baik haruskah punya keberanian menghadapi persoalan, bukan orang-orang yang suka menghindar atau ngeles,” pungkasnya. (andika prabowo)
“Seorang pimpinan atau praktisi PR yang baik haruskah punya keberanian menghadapi persoalan, bukan orang-orang yang suka menghindar atau ngeles,” pungkasnya. (andika prabowo)
Editor: Ismu Puruhito, Sumber: http://jatengtoday.com/bpk-perwakilan-jateng-bedah-buku-5235
Tidak ada komentar:
Posting Komentar